Tindaklanjuti Arahan Presiden Terkait UU ITE, 3 Kementerian Bentuk Tim Kajian

- 23 Februari 2021, 15:23 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers usai rapat Pengarahan Kepada Tim Kajian Teknis UU ITE, bersama Menkopolhukam di Ruang Nakula Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (22/02/2021). - (Alija/Polhukam) /Kominfo.go.id/

JURNAL PRESISI - 3 Kementerian yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah strategis dengan membentuk tim pelaksana kajian untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengkajian kriteria implementatif dan rumusan substansi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Kominfo dan Kementerian Kumham akan mengambil langkah-langkah,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers usai rapat Pengarahan Kepada Tim Kajian Teknis UU ITE, bersama Menkopolhukam di Ruang Nakula Kemenkopolhukam, Jakarta, pada hari Senin, 22 Februari 2021.

Terkait langkah yang akan diambil oleh tim pengkaji, Menteri Kominfo menyatakan salah satu prinsip yang dikedepankan adalah dengan menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Sudah Dua Pekan TC Timnas Diadakan, Shin Tae-Yong Akui Ada Perkembangan ke Arah Positif

Menurut Menteri Johnny G Plate, Indonesia telah memilih menjadi negara demokrasi, menganut kebebasan pers, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. oleh karena semua syarat mutlak itu, Indonesia berada pada titik tidak balik lagi atau point of no return.

"Yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, kualitas kebebasan pers, kualitas berserikat, kualitas berkumpul dan kualitas menyampaikan pendapat.

Dan payung hukum hulu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah salah satu di Undang-Undang ITE,” tutur Menteri Johny dikutip melalui situs resmi kementerian kominfo.

Baca Juga: Hidden Gems di Pulau Jawa yang Menarik untuk Dikunjungi

Mengenai masalah keberatan tentang pasal-pasal dalam UU ITE yang dianggap krusial, multitafsir atau pasal karet, Menteri Kominfo menegaskan hal itu telah diajukan pihak yang berkeberatan ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review.

"Kurang lebih sebanyak 10 kali dan mendapatkan penolakan. Namun demi manfaat untuk kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial, maka terbuka selalu kemungkinan dalam rangka menambah, mengurangi, mengubah untuk penyempurnaan undang-undang itu sendiri,” kata Johny.

Halaman:

Editor: Harbhimanyu Wicaksono

Sumber: Kominfo.go.id


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X