KPK Soroti Pemotongan Intensif Para Nakes Oleh Pihak yang Tak Bertanggung Jawab

- 23 Februari 2021, 16:42 WIB
Logo KPK: Tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster, Edhy Prabowo mengaku siap dihukum mati. /Twitter.com/@KPK_RI

JURNAL PRESISI - Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyoroti pemotongan Intensif para Nakes oleh pihak menejemen.

"Insentif yang diterima oleh nakes secara langsung tersebut diketahui dilakukan pemotongan oleh pihak manajemen untuk kemudian diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien Covid -19," katanya.

Keterangan tersebut berdasarkan  informasi, bahwa adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) oleh pihak manajemen rumah sakit (RS) dengan besaran 50 hingga 70 persen.

Baca Juga: BNPB Prioritaskan Distribusi Logistik dan Evakuasi 52.527 Pengungsi Banjir Karawang - Jabar

Pihak KPK mengimbau kepada manajemen RS atau pihak terkait agar tidak memotong insentif yang diberikan kepada nakes, sebagaimana dilansir dari Antara pada Selasa, tanggal 23 Februari 2021.

Kejadian ini berulang, sebelumnya KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif. 

Ditambah dengan permasalahan santunan tenaga kesehatan, yang merujuk pada analisis, terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MNENKES/278/2020.

Baca Juga: 14.754 KK atau 52.527 Pengungsi Akibat Banjir Karawang - Jabar, BNPB: Prioritaskan Distribusi Logistik

Kejadian ini terjadi sebelumnya pada Maret hingga akhir Juni 2020. Diketahui  lewat kajian cepat, terkait penanganan Covid -19 khususnya di bidang kesehatan,

Halaman:

Editor: Ratri Ni'mah

Sumber: ANTARA


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X