Revisi UU ITE, DPR Minta Langkah Ini Diiringi Dengan 'Political Will' Pemerintah

- 24 Februari 2021, 21:17 WIB
Ilustrasi UU ITE /Kominfo

 

JURNAL PRESISI - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyikapi upaya pemerintah yang hendak merevisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dilansir dari Antara pada Rabu 24 Februari 2021, hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto di Jakarta, pada Rabu.

Didik menilai bahwa langkah untuk merevisi UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus beriringan dengan 'political will' atau kemauan politik pemerintah, serta kesadaran hukum masyarakat.

Dia juga menambahkan, kalau keduanya tidak bisa terus dibangun maka tidak ada jaminan kriminalisasi akan berhenti seperti yang menjadi kritik masyarakat terhadap penerapan UU tersebut.

Baca Juga: BKPM: Ada Investor Yang Tertarik Dengan Pembangunan Landasan Roket di Timur Indonesia

"Jika terjadi revisi kembali terhadap UU ITE, menjadi penting untuk mendudukan undang-undang ini secara tepat. Jangan sampai UU ITE bisa menjdi UU sapu jagat," ujarnya.

Istilah 'political will' pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menerapkan UU ITE yang dimaksudkannya mengacu pada dampak kriminalisasi yang terjadi akibat dari penerapannya yang masih dirasa kurang.

Dirinya meyakini bahwa pemerintahan yang adil dan demokratis akan bisa mencegah munculnya berbagai bentuk kriminalisasi.

Halaman:

Editor: Zaini Rahman


Tags

Artikel Terkait

Terkini

X