Menyoal Investasi Miras, Ketua PBNU Said Aqil Singgung Omnibus Law

- 2 Maret 2021, 20:18 WIB
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj secara tegas menolak adanya kebijakan peluang investasi industri minuman keras di Indonesia. /ANTARA/Reno Esnir

JURNAL PRESISI - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menjelaskan bahwa investasi minuman keras menjadi bukti dari kekhawatirannya terhadap Omnibus Law, UU Cipta Tenaga Kerja. 

"Ini yang saya khawatirkan dengan Omnibus Law ini tentang turunannya UU ini. Omnibus Law ini digodok oleh sekelompok orang tertentu saja. Maka tidak pernah berbicara pertimbangan nilai selain pertimbangan keuntungan," jelas Said Aqil dalam keterangannya di kantor PBNU pada Selasa, 02 Maret 2021. 

Kebijakan perizinan investasi bagi industri minuman keras di Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 02 Februari 2021.

Baca Juga: Indikator Ekonomi Merangkak Naik, Insentif Kendaraan dan Properti Diberikan untuk Percepat PEN

Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Merespon banyaknya protes, Presiden Joko Widodo akhirnya secara resmi telah membatalkan Perpres tersebut. 

Diketahui sejak awal PBNU secara tegas menolak UU Cipta Kerja. Hal ini karena sejumlah pasal yang menurut PBNU dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Jadi sejak rencana Omnibus Law sekaligus turunannya belum ada runding atau pembicaraan tentang hal-hal yang kemungkinan akan terjadi sebagai implikasi dari peraturan yang akan dibuat itu," jelasnya. 

Baca Juga: Kenali Gejala Kanker dengan Deteksi Dini hingga Ubah Gaya Hidup, Berikut Ulasan Selengkapnya

Said Aqil mengaku faham dengan membuka investasi miras, pemerintah berusaha memulihkan kondisi ekonomi yang tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Halaman:

Editor: Syifa'ul Qulub

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Terkait

Terkini

X