Politikus PKS, Sukamta Jelaskan Pentingnya Revisi UU ITE: 'Mencederai Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat'

- 11 Maret 2021, 05:27 WIB
Tangkapan layar, Sukamta (dua dari kanan) bersama politisi PKS lainnya menghadiri rapat tahunan MPR RI /instagram.com/drsukamta

JURNAL PRESISI - Politikus PKS dan juga anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menjelaskan bahwa menjaga ruang digital tetap bersih dan beretika dan bukan layaknya rima belantara merupakan tujuan awal dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

"Namun, seiring perjalanan waktu, Undang-Undang ITE dianggap telah mencederai kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat," kata Sukamta dalam seminar vitual yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat diikuti dari Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.

Pria lulusan Universitas Salford dan UGM ini menjelaskan bahwa UU ITE selalu mengintai kerja jurnalistik para wartawan.

Baca Juga: Kemenko Polhukam Libatkan Pelapor dan Terlapor dalam Proses Rencana Revisi UU ITE

Salah satunya adalah ketika terbit Surat Telegram Kepala Polri tentang pemidanaan terhadap pelaku penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara pada April 2020.

Hal ini mejadi bukti ancaman kriminalisasi dalam proses pencarian fakta yang dilakukan oleh para wartawan kala meliput penanganan pandemi COVID-19.

"Menurut SAFEnet, pemidanaan terhadap jurnalis dan media menggunakan Undang-Undang ITE paling banyak terjadi pada 2018 dan 2019. Pasal-pasal yang multitafsir menjadi kemunduran bagi demokrasi dan bertolak belakang dengan semangat kebebasan pers," ungkapnya.

Baca Juga: Revisi UU ITE, DPR Minta Langkah Ini Diiringi Dengan 'Political Will' Pemerintah

Sukamta mendukung urgensi revisi Undang-Undang ITE demi menjunjung pers dan semangat demokrasi.

Halaman:

Editor: Yudha

Sumber: Seminar Virtual


Tags

Artikel Terkait

Terkini

X