Anggota DPR RI, Sukamta Nyatakan Revisi Penting untuk Semangat Kebebasan Pers

- 11 Maret 2021, 07:30 WIB
tangkapan layar swafoto anggota DPR RI Komisi I, Sukamta saat mengikuti fit and proper test calon anggota Lembaga Sensor Film (LSF) /instagram.com/drsukamta

JURNAL PRESISI - Anggota DPR RI Komisi I, Sukamta menilai bahwa Kebutuhan untuk segera merevisi Undang-Undang UU ITE menciptakan menjaga ruang digital tetap bersih dan beretika dan bukan layaknya rima belantara.

"Namun, seiring perjalanan waktu, Undang-Undang ITE dianggap telah mencederai kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat," kata Sukamta dalam seminar vitual yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat diikuti dari Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.

Secara khusus, Sukamta juga mengemukakan bahwa UU ITE ini juga sering membidik dan membatasi ruang gerak wartawan.

Baca Juga: Kemenko Polhukam Libatkan Pelapor dan Terlapor dalam Proses Rencana Revisi UU ITE

Salah satunya adalah ketika terbit Surat Telegram Kepala Polri tentang pemidanaan terhadap pelaku penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara pada April 2020.

Hal ini mejadi bukti ancaman kriminalisasi dalam proses pencarian fakta yang dilakukan oleh para wartawan kala meliput penanganan pandemi COVID-19.

"Menurut SAFEnet, pemidanaan terhadap jurnalis dan media menggunakan Undang-Undang ITE paling banyak terjadi pada 2018 dan 2019. Pasal-pasal yang multitafsir menjadi kemunduran bagi demokrasi dan bertolak belakang dengan semangat kebebasan pers," ungkapnya.

Baca Juga: Revisi UU ITE, DPR Minta Langkah Ini Diiringi Dengan 'Political Will' Pemerintah

Sukamta mendukung urgensi revisi Undang-Undang ITE demi menjunjung pers dan semangat demokrasi.

Halaman:

Editor: Yudha

Sumber: Seminar Virtual


Tags

Artikel Terkait

Terkini

X