Awas Jangan Palsukan SIKM DKI Jakarta! Hukumannya 12 Tahun Penjara

- 26 Mei 2020, 05:18 WIB
Polisi Meminta Pemudik Putar Balik /ANTARA

JURNAL PRESISI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Pergub Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan masyarakat memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Kewajiban memiliki SIKM ini berlaku selama masa pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk membatasi kegiatan pergerakan orang keluar dan/atau masuk Jakarta dalam rangka menekan penyebaran virus corona.

Pengurusan administrasi ini cukup mudah karena permohonan pengajuan surat izin ini dilakukan secara online melalui laman web corona.jakarta.go.id.

Baca Juga: Pemudik Jangan Harap Bisa Masuk Jakarta Jika Tak Punya Surat Izin, Begini Panduan Bikinnya

Untuk mencegah pemalsuan surat Pemprov DKI mengancam sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yakni hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda 12 miliar rupiah.

“Pemalsuan Surat atau manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara; dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 ayat 1, UU ITE No 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahu n penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.” Demikan pesan yang tertulis di laman web corona.jakarta.go.id

Ada dua macam jenis pelayanan SIKM yang disediakan yakni Surat Izin keluar/masuk perjalanan sekali (situasional karena keadaan tertentu), dan Surat Izin keluar/masuk perjalanan berulang(aktivitas rutin selama masa PSBB).

Baca Juga: Anies Tegaskan Pemudik Tidak Boleh Masuk Jakarta Jika Tidak Punya Surat Izin

Adapun orang yang berpergian berdomisili Jabodetabek di dalam wilayah Jabodetabek tidak memerlukan perizinan ini.***

 

Halaman:

Editor: Zaini Rahman

Sumber: corona.jakarta.go.id


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X