Kurang Perhatian Pemerintah, Suku Baduy Surati Presiden Jokowi Minta Dihapus dari Destinasi Wisata

- 8 Juli 2020, 19:58 WIB
SEORANG wisatawan berfoto bersama seorang warga baduy dalam, di kawasan pintu masuk Kampung Adat Baduy, Ciboleger, Banten, Senin, 3 Desember 2018 lalu.*/ADE BAYU INDRA/PR /Ade Bayu Indra/

JURNAL PRESISI - Masyarakat Baduy baru-baru ini mengirim surat ke Presiden Jokowi berisi permintaan agar wilayah adat mereka bisa dihapus dari destinasi wisata.

Surat tersebut ditandatangani oleh Jaro (kepala desa) Saidi sebagai Tanggungan Jaro 12, Jaro Aja sebagai Jaro Dangka Cipari, dan Jaro Madali sebagai Pusat Jaro 7.

Para tetua adat itu merasa terganggu dengan dokumentasi yang dilakukan para wisatawan.

Baca Juga: AS Tumpulkan Kepentingan Tiongkok di Indonesia dengan Jual Peralatan Militer Senilai Rp 29 Triliun

Padahal, sudah ada larangan untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan ke dunia luar.

Selain itu, kunjungan wisatawan menyebabkan penumpukan sampah di kampung-kampung adat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai permintaan Suku Baduy agar dihapus dari destinasi wisata adalah sikap kekecewaan terhadap pemerintah. Kepada Pikiran-Rakyat.com, Rabu 8 Juli 2020, politisi Partai Demokrat dari Dapil Jabar II ini menyebut selama ini pemerintah kurang memerhatikan Suku Baduy, terutama soal perlindungan.

Baca Juga: Sambangi DPP PKB, Ketum Partai Demokrat AHY, Temui Cak Imin Membahas Isu Politik Terkini

Tak heran kalau kemudian masyarakat Suku Baduy memilih mandiri. Padahal selama ini wilayah adat Baduy menjadi salah satu destinasi wisata terkenal yang cukup jadi andalan.

"Poinnya, surat tersebut adalah keputusasaan masyarakat Baduy yang merasa mereka ditinggalkan oleh pemerintah. Hanya dibuka sebagai destinasi wisata, tapi tidak diurus," kata Dede.

Halaman:

Editor: Harbhimanyu Wicaksono

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X