Bisa Dipenjarakan! Jangan Coba - coba Palsukan Data Penerima BLT Rp 600 Ribu

- 15 September 2020, 09:17 WIB
Menaker RI Ida Fauziyah /Kemnaker/kemnaker

JURNAL PRESISI – Ditengah pandemi Covid -19, pemerintah memberikan bantuan sosial berupa BLT kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi para pekerja yang terdampak sektor ekonomi dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

BLT subsidi upah akan diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600 ribu/perbulan dan total selama 4 bulan sebesar Rp2,4 Juta yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya masyarakat yang mendapatkan bantuan dalam 2 bulan sebesar Rp.1,2 Juta.

Dalam konferensi pers virtual Penyerahan Data Calon Penerima Subsidi Gaji/Upah tahap III, Menaker, Ida Fauziyah mengingatkan kepada para Human Resource Development (HRD) perusahaan yang setor rekening palsu ke BPJS Ketenagakerjaan untuk keperluan Bantuan Langsung Tunai akan diberikan sanksi tegas, bahkan bisa dijebloskan kepenjara.

Baca Juga: Waduh, Orang Terkaya Indonesia Mendadak Surati Presiden Jokowi, Tolak PSBB DKI Jakarta

Selain itu telah diatur dalam Permenaker 14 Tahun 2020 bagi karyawan yang tidak berhak namun menerima BLT wajib dikembalikan.

"Kami ingatkan pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah saat konferensi pers virtual Penyerahan Data Calon Penerima Subsidi Gaji/Upah Tahap III di Jakarta, Selasa, 8 September 2020 dilansir dari Wartaekonomi

Informasi tersebut sekaligus ditandai dengan penyerahan data calon penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahap ke III dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Siap-siap, Tenaga Kerja Honorer Bakal Dapat Bansos dari Pemerintah, Simak Penjelasan Berikut

Penyerahan data calon penerima BSU akan diserahkan sebanyak 3,5 juta orang. Proses serah terima itu merupakan lanjutan serta pelengkap data BSU yang disalurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya.

"Mekanisme penyaluran BSU tahap III masih sama dengan tahap sebelumnya. Dimana data yang telah diserahterimakan akan dilakukan checklist oleh Kemnaker terlebih dahulu yang membutuhkan waktu empat hari sebelum nantinya diproses oleh KPPN dan Bank Penyalur," ujar Menaker.

Halaman:

Editor: Zaini Rahman


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X