Doni Monardo Beberkan Pemerintah DKI Tidak Pernah Mengizinkan, Anies Diperiksa Untuk Apa?

- 18 November 2020, 17:20 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan). /FB Joko Widodo/Pemprv DKI Jakarta


JURNAL PRESISI - Ketua Satgas Covid-19 memberikan manifesto secara umum bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi."Ini semata-mata demi memberikan perlindungan terbaik kepada bangsa kita. 'Solus Populi Suprema Lex', keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," katanya sebagaimana dilansir dari Antara (17/11/20)

Sebelumnya Doni Monardo dengan lugas menegur pemerintah DKI Jakarta agar konsisten menerapkan peraturannya terkait dengan PSBB, tak terkecuali kepada Habib Rizieq Shihab. Dia mengucapkan teguran itu sehari setelah acara di Petamburan kelar. Dia mengapresiasi ketegasan dari Pemprov DKI Jakarta.

Adapun sanksi tersebut telah diberikan kepada sebanyak 17 orang berupa denda sebesar 1,5 juga rupiah dan sanksi fisik kepada 19 orang yang melanggar protokol kesehatan pada kegiatan di Petamburan. Atas hal itu, Doni mengapresiasi kepada tim Satgas DKI Jakarta atas penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku tersebut.

Baca Juga: Doa Masyarakat terkabul, BLT UMKM dan 5 Bansos Lainnya Akan Diperpanjang Hingga 2021! Ini Infonya

Baca Juga: DKI Tak Pernah Keluarkan Izin, Tapi Anies Diperiksa 10 Jam, Apakah Ada kepentingan Gosok-Gosok?

“Kami memberikan apresiasi kepada tim Satgas DKI, yang juga tidak pandang bulu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, terutama yang tidak menggunakan masker pada acara yang diselenggarakan pada malam hari di Petamburan,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari RRI (16/11/20)

Tidak berhenti sampai disitu Doni juga melanjutkan apresiasinya kepada pemerintah DKI tentang penegakan sangsi kepada panitia penyelenggara berupa denda.
"Gubernur Anies, telah mengirimkan tim yang dipimpin oleh Kasat Pol PP, untuk menyampaikan surat denda administrasi sejumlah 50 juta rupiah kepada panitia yang menyelenggarakan acara tersebut.

Denda ini adalah denda tertinggi, dan apabila di kemudian hari, masih terulang kembali, menurut Gubernur Anies, denda tersebut akan dilipatgandakan menjadi 100 juta rupiah,” jelas Doni.

Baca Juga: Pemeriksaan Unsur Pidana Kepada Anies Disebut Semacam Downgrade lmage

Baca Juga: Sorot Gibran Karena Dianggap Langgar Prokes, Ujang Komarudin: Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih!

Halaman:

Editor: Harbhimanyu Wicaksono

Sumber: ANTARA, RRI


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X